Pembangunan Menara Seluler Bersama, Antara Potensi PAD, Regulasi dan Proses Perijinan

 

Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang spesifik yang memiliki kontur pegunungan dan berbukit bukit membentang, sepanjang wilayah Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa Pejawaran, Batur hingga Pagentan. Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat memberikan efek yang luar biasa bagi peningkatan pembangunan jaringan telekomukasi di wilayah Banjarnegara khususnya bagian atas sepanjang pegunungan Dieng. Menara Telekomunikasi adalah syarat mutlak penghubung jaringan telekomunikasi antar wilayah yang terhalang oleh bukit atau pegunungan di suatu wilayah. Oleh sebab itu Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah potesial yang cukup menarik investor Menara Telekomunikasi untuk mengembangkan atau mendirikan pembangunan menara di sejumlah titik wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Dapat kita bayangkan potensi peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan yang sebelumnya belum terjamah oleh teknologi telekomunikasi (baca: telepon seluler), kini dan yang akan datang akan mampu memudahkan komunikasi mereka dalam menjalankan roda kehiduan yang berujung pada peningkatan kapasitas masyarakat dari sektor perekonomian, pertanian,, peternakan, sosial budaya dan pendidikan.

 

Potensi Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan pembangunan pendirian menara/tower akan sangat sia sia jika tidak dibarengi dengan usaha semua pihak dan stake holder yang berperan di dalamnya untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah. Dengan telah diterbitkannya Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008, maka seluruh Pemerintah Daerah berlomba lomba untuk menarik investor dan mengutip retribusi pembangunan menara demi peningkatan PAD masing masing pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran kepada seluruh Pemda untuk memanfaatkan moment terbitnya Permenkominfo tersebut demi kemajuan Daerah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini di dasari atas selama ini potensi pendapatan adanya menara seluluer oleh para telco operator  (telkomsel, indosat, XL, Axis, SmartFrend dll) hampir seluruhnya lari ke kantor pusat telco operator  seluler di Jakarta. Pemerintah Daerah selama ini hanya dijadikan lahan untuk mengembangkan menara seluler saja, tanpa adanya kontribusi resmi dari pemilik telco operator untuk kas daerah, padahal mayoirtas yang memanfaatkan menara seluler adalah warga masyarakat pemerintah daerah setempat. Sebagai contoh bila Kecamatan Mandiraja pengguna telepon seluler ada sebanyak 30.000 orang, dan taruhlah mereka menggunakan provider tertentu dan biaya pulsa setiap bulan 1 (satu) orang minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Maka biaya yang masuk ke provider tersebut sejumlah Rp. 1,5 M,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)/bulan. Jadi setahun untuk Kecamatan Mandiraja mampu menghasilkan Rp. 18 M,- (delapan belas milyar rupiah) yang kesemuanya masuk kedalam keuntungan telco operator seluler tersebut di Jakarta.??

Tahun 2012 DPRD  Banjarnegara bersama Pemda telah menyetujui dan mensahkan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama, setelah melalui pembahasan yang cukup alot dalam suasana dinamis, hal ini sebagai langkah tindak lanjut Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 untuk menggali potensi daerah dan menertibkan pendirian menara agar sesuai dengan peraturan terkait lainnya seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara. Sebab dengan  minat investor yang semakin tinggi terhadap keberadaan wilayah Banjarnegara untuk potensi pembangunan menara/tower, maka semakin banyak membutuhkan pengawasan dan pengendalian khusus terhadap wilayah agar tidak terjadi pembangunan menara secara illegal, sembarangan tanpa mengindahkan aturan.

 

Regulasi di Daerah

Dengan disahkannya Perda Tentang Menara Bersama Telekomunikasi tersebut menjadi semakin jelas dan terang bahwa, pembangunan menara seluler ke depannya membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang optimal, dan tidak kalah penting adalah upaya bersama stake holder terkait  dalam menjaring investor dan tetap mengacu pada aturan yang sudah dimiliki Pemda Banjarnegara yang berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) merupakan pintu masuk bagi seluruh invenstor yang akan mengembankan investasi di Banjarnegara, termasuk didalamnya investasi Menara/tower Seluler. Jika sebelum ada Perda No 5/2012 proses perijinan pembangunan Menara dapat langsung melalui KP2T, namun dengan terbitnya Perda tersebut maka peran Dinas teknis dalam hal ini Dinas Perhubungan  Komunikasi dan Informatika menjadi kruisal dan sebagai titik awal penentuan koordinat pembangunan menara. Di Dinas Hubkominfo telah di buat dan disahkan dokumen Cell Plan Menara Seluler  yang memuat semua titik-titik yang sudah di rencanakan untuk pembangunan Menara Seluler di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai Perda Rencana Tata Ruang dan  Wilayah Pemda Banjarnegara. Pada tahap awal proses pengajuan ijin pendirian menara seluler  untuk penentuan koordinat titik pembangunan menara perlu diselaraskan dengan Cell Plan, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar dapat tercapai pemerataan persebaran menara seluler dan tidak memunculkan hutan menara. Sebab masih banyak wilayah Banjarnegara yang hingga saat ini belum terjangkau oleh layanan telekomunikasi dan belum dinikmati oleh masyarakat pedesaaan. Hal ini perlu disadari semua pihak yang berkompeten dalam investasi pembangunan menara baik KP2T, Dinhubkominfo, Bappeda, KLH, DPPKAD, Kantor Satpol PP  dan pihak telco operator  seluler, serta kontraktor menara, sehingga tidak hanya sektor PAD yang kita genjot namun lebih dari itu pemerataan pembangunan khususnya di bidang telekomunikasi perlu menjadi isu utama. 

 

Proses perijinan Menara

Investasi Pembangunan Menara Seluler membutuhan biaya yang tidak sedikit dan cukup mahal. Untuk satu Menara saja dengan ketinggian kurang lebih 72 Meter membutuhkan kurang lebih 700 juta sebagai modal awal bagi investor menara. Oleh karena itu para telco operator seluler (telkomsel, Indosat, XL, Axis dll) lebih memilih menyerahkan pembangunan menara kepada perusahaan yang  fokus pada pendirian menara saja. Data terakhir yang tercatat di Seksi Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Banjarnegara, dari 132 Menara Seluler yang ada di wilayah Banjarnegara, hampir 70 % nya sudah dijual kepada pihak ketiga. Hal ini tak lain sebagai langkah efisiensi bagi para telco operator seluler dalam menyikapi terbitnya Permenkominfo No 2 Tahun 2008 dan mengantisipasi terbitnya beberapa Perda Tentang keberadaan menara di kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan adanya pihak ketiga yang sudah bukan murni lagi penyedia jasa telekomunikasi seluler atau para telco operator  seluler tersebut, maka Pemda perlu waspada dan ektra hati hati dalam mengeluarkan ijin pembangunan menara, sebab tak jarang pihak ketiga yang nota bene adalah kontraktor yang diberikan kuasa sepenuhnya oleh para telco operator seluler untuk membangun menara, hampir sebagian besar tidak mengindahkan regulasi daerah atau pura-pura tidak mengerti tentang segala regulasi yang sudah disepakati bersama antara Pemda dengan para telco operator  seluler. Hal ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, dan alasan yang mereka kemukakan kepada pihak perijinan Kabupaten/Kota biasanya adalah karena mereka di kejar target oleh para telco operator seluler untuk segera menyesaikan pembangunan menara sehingga terkadang mengesampingkan titik koordinat pembangunan menara yang sudah dimiliki Pemda dalam bentuk Dokumen Cell Plan Menara. Selain itu terkadang para  kontraktor menara “nakal” ini biasanya ada yang memanfaatkan oknum tertentu di lingkungan Pemda dengan memberikan iming iming tertentu , yang mereka anggap dapat memuluskan rencana pembangunan menara yang melenceng dari aturan yang sudah disepakati bersama atau bahkan sudah mengkondisikan masyarakat sekitar tempat rencana pembangungan menara demi memuluskan langkah pendirian menara dimaksud.  Dapat kita bayangkan apabila para kontraktor menara “nakal” yang demikian kita biarkan berlarut larut, maka akan semakin tertinggal wilayah Banjarnegara  bagian atas, dikarenakan persebaran pembangunan menara tidak merata yang pada ahirnya nanti wilayah Banjarnegara yang belum terjangkau layanan telekomunikasi akan terus tertinggal padahal  nota bene masih perlu mendapat dukungan kuat dalam pengembangan teknologi telekomunikasi. Sebab pada umumnya kontraktor yang nakal tadi memanfatkan oknum dengan mengidentifikasi titik koordinat seolah olah tidak bisa bergeser atau sesuai dokumen cell plan milik Pemda, karena sudah diperoleh ada sinyal kuat dan masuk cakupan area sinyal di titik rencana pembangunan menara versi kontraktor nakal tersebut. Menyikapi hal ini perlu mendapat pengawalan ketat bagi stake holder yang terlibat dalam proses perijinan pembangunan menara dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat secara luas, agar tidak mudah  dimanfaatkan oleh kontraktor nakal tadi.

Sejak terbentuk tahun 2008, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Hubkominfo selaku Dinas Teknis terkait pembangunan dan pendirian menara seluler setiap tahun sekali selalu melakukan koordinasi bersama ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia) di Jakarta untuk koordinasi regulasi-regulasi baru tentang menara seluler, sosialisasi Perda Menara Bersama serta adanya kepemilikan Dokumen Cell Plan Pembangunan Menara Seluler yang selaras dengan Perda RTRW Kabupaten Banjarnegara dan menyampaikan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) kepada para telco operator untuk membayar retribusi menara milik  mereka di Banjarnegara. Hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut seluruh provider seluler yang berinvestasi di Banjarnegara seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Axis, SmartFrend, Flexi dll  sangat setuju dan mendukung adanya Dokumen Cell Plan yang dimiliki Pemda dan aturan aturan yang pro investasi.

 

Menara di Banjarnegara

Menilik keberadaan sejumlah menara/tower seluler di wilayah Kabupaten Banjarnegara, hasil dari Monitoring dan Evaluasi Menara Seluler akhir Tahun 2012 ada sebanyak 132 Menara yang persebarannya masih belum merata. Namun demikian dari 132 menara tersebut pada tahun 2012 dengan dasar Perda Nomor 5 Tahun 2012 Dinhubkominfo mampu menarik retribusi dan memberikan kontribusi PAD sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tercapai 138 % lebih dari target awal retribusi menara yakni Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) per tahun

Hasil yang cukup menggembirakan bagi Pemda Banjarnegara, mengingat pada tahun 2012 ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia) baru membayarkan  retribusi kepada 15 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dianggap sudah siap baik dari sisi regulasi dan pengawasan keberadaan menara mereka di  daerah. Harapan ke depan selain terpenuhinya sisi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi menara seluler adalah persebaran pembangunan menara yang signifikan dengan jumlah penduduk dan potensi perekonomian wilayah Banjarnegara secara keseluruhan.  Sehingga dengan pembangunan menara telekomunikasi yang merata maka pemerataan pembangunan di bidang teknologi telekomunikasi akan mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan taraf hidup dari sisi perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, sosial dan budaya. Semoga.

Cari

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Facebook