Menuju Birokrasi Modern Melalui E-Goverment

 

Jika kita menyimak  sekelumit pernyataan Presiden SBY saat Sidang Kabinet di Bogor akhir  tahun 2011 terlihat beliau  selaku Kepala Pemerintahan menyadari betul bahwa Birokrasi di lembaga pemerintahan pada kenyataannya merupakan penghambat utama dalam pembangunan. Hanya saja rencana penyelesaian masalah tersebut  selalu klasik, Pembinaan mental SDM Birokrat, ESQ, pembuatan SOP konvensional dan strategi Reformasi Birokrasi Klasik lainnya. Bukan berarti mengesampingkan atau mengabaikan cara-cara tersebut, namun opsi canggih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh birokrat di banyak negara, tetap kurang menjadi perhatian, yakni pengembangan e-Government atau tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dunia telah berubah. Pemerintahan di banyak negara pun tidak khawatir untuk menjadikan Teknologi Informasi sebagai salah satu backbone pemerintahan. Di Indonesia sendiri, sebenarnya pemanfaatan e-Government sudah cukup masif, termasuk di kalangan pemerintahan. Kemunculan regulasi UU No 11/2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik juga UU No 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  memang sebagai salah satu bentuk riil peran pemerintah sendiri sebagai penguatan pengembagan e-goverment. Tak terkecuali para birokrat yang digenggamannya terdapat Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang ‘ditenteng’ hampir tiap hari kemanapun berada. Namun apa dinyana bila dominasi birokrasi konvensional yang tradisional tetap saja kuat dipertahankan.

Bila kita lihat pengalaman para pendahulu kita dalam mengatur negara, maka regulasi dan SOP menjadi salah satu langkah efektif. Sebagi contoh jujur saja kita merasakan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah KPK lahir. Bukan hanya karena ada KPK, namun regulasi dan aturan-aturan yang dilahirkan menjadi “pagar listrik” yang cukup efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Kultur negatif dapat diatasi dengan aturan dan sangsi yang tegas.
Birokrasi mestinya bisa melihat pengalaman ini. Disamping sisi moral dan SOP konvensional yang relatif mudah “diakali” oleh sistem, perlu dikembangkan sistem informasi yang memastikan suatu rule tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan pihak-pihak yang berniat buruk.

Ok, rasanya sampai titik ini kita sepakat untuk mengkompilasi birokrasi dengan Sistem Informasi pemerintahan yang efektif dan menyeluruh, tidak cukup setengah hati. Namun mari kita lihat status pengembangan e-Government di beberapa pemerintah daerah di Indonesia saat ini.

Hingga saat ini pengembangan e-Government kita masih mengandalkan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan e-Government. Beberapa regulasi yang muncul setelahnya juga tidak banyak, diantaranya Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang kelembagaan yang kemudian dimentahkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permen Kominfo nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id. Bahkan meski telah dilakukan assesment tentang PeGi (Pemeringkatan e-goverment) di level Pemda-Pemda se-Indonesa oleh Direktorat E-Goverment Kemenkomi nfo pun, seolah implementasi E-goverment hingga saat ini masih  sebatas pemenuhan angka kredit point unuk pengembangan sistim informasi dari instansi / lembaga yang mengurusi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di sebagian besar pemerintah daerah bahkan terjadi tumpang tindih satuan kerja yang berwenang membidangi masalah teknologi informasi ini. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah dengan dalil otonomi daerah,  juga mengeluarkan regulasi yang mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tersebut akibatnya masalah klasik akan terus muncul yakni terkait pendanaan yang dikelola oleh instansi yang berwenang dalam pengembangan e-goverment.

 

Up Date Kebijakan Nasional

Pada masa penerbitan saat itu Inpres 3/2003 disusun untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan berdasarkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada masa itu. Era di mana Sistem Informasi belum terlalu kompleks, tidak terintegrasi bahkan terkesan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi masih “eksklusif” di kalangan birokrat.  Pada masa itu belum dikenal teknologi Cloud Computing, Service Bus, website 2.0, interoperabilitas Sistem Informasi, bahkan belum mengakomodir kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di bidang software legal, open source dan Open Government sesuai semangat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setelah lebih dari sewindu, sudah selayaknya Inpres 3/2003 disesuaikan dengan kondisi aktual. Ini menjadi urgent bagi level pemerintahan daerah, terutama bila dihadapkan dengan statement Presiden SBY yang menilai bahwa birokrasi cenderung sangat lambat mereformasi diri. Di sisi lain, terkadang masing-masing instansi di pemerintah daerah  telah membangun sendiri-sendiri sistem-sistem informasi e-Government mereka, yang tidak atau belum terintegrasi.

Tidak sedikit diantaranya didasari sebagai proyek tanpa idealisme untuk mewujudkan good-government governance. Salah satu faktor utama tidak efektifnya birokrasi adalah terkotak-kotaknya masing-masing instansi/lembaga dalam struktur birokrasi pemerintahan. Jangankan di daerah, di level kementrian pun banyak ditemukan perilaku disintegrasi dalam pengolahan data. Kebuntuan ini mesti dan harus dipecahkan melalui keputusan politis nasional.

Tidak cukup hanya mengandalkan Reformasi Birokrasi Terkotak-kotak, atau hanya diserahkan secara “gerilya” pada masing-masing Pemerintah Daerah. Kiranya lewat  regulasi/kebijakan nasional  e-Government masuk menjadi solusi integrasi yang efektif untuk menyikapi betapa luasnya negeri ini, mengurangi ego sektoral masing masing instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan menjembatani kepentingan publik untuk dilayani.

 

Infrastrukture-Government

Pengembangan e-goverment pantas mendapat ekstra perhatian mengingat efektivitas dan efisiensi dari sistem tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra dari kalangan birokrat sendiri. Hal ini tak lepas dari sistem birokarasi konvensional dan masih dalam taraf perubahan untuk peningkatan SDM qualified di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Regulasi-regulasi yang tidak pro integrasi Sistem Informasi e-Government nasional harus dievaluasi dan sesuaikan. Banyak kita lihat  beberapa regulasi, seperti regulasi tentang administrasi kependudukan, badan usaha, keimigrasian, dan lain-lain, menutup atau sangat membatasi, kalau tidak ingin disebut dengan mempersulit  integrasi e-Government nasional. Atau jika di daerah mungkin regulasi-regulasi tentang administrasi perijinan,  data kepegawaian dll yang tidak mendukung integrasi sistem informasi  secara terbuka, bahkan justru yang sering kita jumpai di daerah bahwa setidaknya “kebijakan pejabat” nya tidak mengijinkan integrasi data dan Sistem Informasi antar pemerintahan dengan berbagai alasan.

Disamping regulasi dan Tata Kelola e-Government nasional, Pemerintah perlu bekerja paralel dengan menyiapkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan lebih luas, seperti Government Cloud Computing, Government Secure Network dan Government Service Bus.

Teknologi tersebut urgent diadakan untuk menjamin-efektifitas, in-efisiensi hingga perilaku tidak aman dalam pengelolaan data dan informasi milik Pemerintah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.  Contoh sederhana dari perilaku tidak produktif ini terlihat dari besarnya belanja infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga duplikasi belanja software. Hampir setiap tahun anggaran yang muncul di beberapa pemerintah daerah adalah untuk belanja modal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan alasan pegembangan e-goverment, yang sebenarnya masih bisa di lakukan secara efektif dan efisien

Setiap pengadaan Sistem Informasi, selalu belanja server dan infrastruktur pendukung lainnya.  Bahkan ada pemerintah daerah yang diketahui membelanjakan Sistem Informasi   berkali-kali, misalkan Sistem Perijinan Terpadu atau Sistem Informasi Pariwisata, Sistim Informasi Pegawai berkali kali misalnya. Dan diperparah dengan tidak adanya peluang untuk wajib terintegrasi. Selalu ketiadaan aturan yang menjadi alasan, justifikasi legal. Siapa yang dapat membantah? Sehingga, kesadaran atau kemauan birokrat per birokrat dengan posisi strategis yang memungkinkan integrasi birokrasi dengan dukungan e-Government selama ini dapat terjadi. Akhirnya masing-masing satuan kerja di pemerintah daerah akan memiliki Sistim Informasi yang tumpang tindih karena tidak adanya integrasi pola informasi.

 

Serius?

Statement Presiden tentang kondisi birokrasi yang kurang mendukung pembangunan nasional dan tawaran solusi melalui pembenahan e-Government hanya akan menjadi lips service tanpa adanya konsistensi dukungan finansial bagi e-Government itu sendiri.

Status pengembangan e-Government saat ini sudah dikembangkan secara kotak-kotak terpisahkan oleh masing-masing instasi/lembaga di tingkat pemerintahan. Pemerintah perlu menyusun  puzzle ini untuk menjadi satu sistem yang terintegrasi, untuk menghasilkan birokrasi pemerintahan yang baik. Eksistensi birokrasi sebagai penghambat pembangunan merupakan kondisi yang berbahaya dan perlu diatasi segera. Bila Teknologi Informasi dan Komunikasi memang akan dijadikan opsi reformasi dalam birokrasi, maka perlu kerja keras menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur e-Government. Regulasi yang jauh tertinggal dengan perkembangan teknologi, kemampuan SDM, pembiayaan yang tidak konsisten, kelembagaan, infrastruktur dasar dan teknologi dasar e-Government dan aplikasi yang tidak terintegrasi serta terkotak-kotak dalam struktur wilayah dan sektor pusat masih membayangi.

Seyogyanya masing-masing pemda sudah wajib memiliki masterplan, blueprint atau skema minimal wilayahnya untuk  pengembangan e-Government yang terintegrasi. Ini membutuhkan  kerja keras dan kerjasama seluruh kalangan pemangku kebijakan untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan itu penyerahan dan pengembangan e-Government secara desentralisasi penuh tanpa kendali/arahan & tujuan yang jelas selama ini dijalankan terbukti belum  menghasilkan birokrasi yang kokoh, sehingga perlu ada komitmen bersama.  Perubahan paradigma kepemimpinan semestinya menjadi pokok utama isue e-goverment, yakni  dengan  perubahan kultural birokrasi tradisional menuju birokrasi modern melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi.  Bersama berdiri dan melangkah untuk menggerakan roda sistem informasi e-Government,  atau kebijakan ini  hanya akan menjadi konsumsi media selama sepekan dua pekan dan hilang begitu saja, tanpa ada perubahan sama sekali.

Cari

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Facebook